,

Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kemenkumham Babel, John Ganesha Apresiasi APBN Sebagai Wujud Nyata Jamin Keadilan Hukum Masyarakat Bangka Belitung

oleh -297 Dilihat
oleh
John Ganesha bersama Kanwil Kemenkum Babel
Foto: John Ganesha bersama Kanwil Kemenkumham Babel serah terima berkas pelaksanaan bantuan hukum di Bangka Belitung

SS.com, Pangkalpinang – Penandatangan kontrak pelaksanaan bantuan hukum antara kantor wilayah kementerian hukum dan HAM kepulauan Bangka Belitung dengan organisasi bantuan hukum di kantor Kanwil Kemenkumham Babel, Rabu, (25/1) siang.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto berpesan kepada para Organisasi Bantuan Hukum (OBH) agar dapat memaksimalkan anggaran yang tersedia, melakukan lakukan evaluasi internal, menyiapkan langkah-langkah jitu dengan membuat planning atau perencanaan yang matang.

“Pada triwulan ke-II diharapkan para OBH mampu melakukan penyerapan anggaran minimal sebesar 50% sehingga tidak terjadi pemotongan anggaran, seandainya menemui kendala dilapangan silahkan untuk dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kanwil,” ucap Harun saat beri sambutan.

Harun Sulianto juga berharap kedepannya tidak ada lagi pengaduan-pengaduan yang terjadi sebelumnya.

“Kedepannya tidak ada lagi kejadian yang sudah terjadi terulang lagi kedepannya,” sebutnya.

Di kesempatan yang sama, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini menyebutkan bahwa berdasarkan catatan pada tahun 2022 secara keseluruhan penyerapan anggaran bantuan hukum sudah mencapai 99,29% dari total anggaran baik litigasi maupun non litigasi sebesar Rp. 426.100.000. Walaupun kita tahu anggaran bantuan hukum tahun 2022 sangat minim karena adanya pemblokiran dari pusat sebesar 186 juta.

“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas capaian tahun 2022 tersebut. Namun hal tersebut masih bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan lagi sehingga mencapai angka penyerapan 100%,” ucap Eva.

Lebih lanjut Eva menjelaskan bahwa untuk tahun ini total anggaran meningkat menjadi Rp.661.360.000 dengan rincian diperuntukan untuk kasus Litigasi sebesar Rp. 576.000.000 dan Non litigasi sebesar Rp.85.360.000.

“Harapannya dengan peningkatan anggaran pada tahun ini akan membuat semakin banyak masyarakat mendapatkan manfaat dari program bantuan hukum,” harapnya.

Selain itu Eva juga mengingatkan sekali lagi terhadap Organisasi Bantuan Hukum untuk dapat menyerap anggaran diatas 50% agar di tahun selanjutnya tidak terjadi pengurangan anggaran terhadap OBH tersebut.

“Diharapkan tidak terjadi lagi pengaduan-pengaduan seperti yang sebelumnya karena dampaknya adalah pengurangan terhadap anggaran kepada OBH tersebut,” jelasnya.

Eva kembali menguraikan bahwa dari statistik di tahun 2022 sebanyak Kasus litigasi Pidana 72 Perkara dengan rincian 41 Penyalahgunaan Narkotika, 6 perlindungan anak, 5 perkara tambang ilegal. Sedangkan perdata 31 perkara dengan rincian 23 perkara perceraian, 6 perkara PHI/Perburuhan, 1 perkara dispensasi Nikah.

“Untuk Non Litigasi terdapat 42 kegiatan dengan rincian penyuluhan hukum 27 kegiatan, mediasi 6 kali, pendampingan diluar pengadilan 5 kali, negosiasi sebanyak 2 kali, Konsultasi hukum 1 kali , investasi kasus sebanyak 1 kali,” urainya.

Sementara itu, Ketua PDKP Babel, John Ganesha mengapresiasi kebijakan Kemenkumham yang memberikan peningkatan bantuan hukum bagi masyarakat hukum di provinsi kepulauan Bangka Belitung, peningkatan hampir 40% menunjukkan bahwa pemerintah pusat peduli terhadap pemenuhan hak konstitusional masyarakat untuk meraih keadilan baik diluar maupun di dalam pengadilan

“Ini adalah bentuk wujud nyata APBN untuk menjamin keadilan hukum di provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tambahnya.

Lebih lanjut John Ganesha menjelaskan bahwa terkhusus untuk Bangka Belitung perkara tindak pidana narkotika, penambangan TI sebu, dan perburuhan menjadi isu hukum yang paling tinggi permohonan yang diajukan masyarakat ke PDKP Babel, diperkirakan tahun ini dalam lapangan, terkhusus perdata perburuhan, pertahanan dan hukum keluarga berpotensi meningkat berdasarkan pengamatan permohonan yang sudah masuk sejak 2 bulan terakhir.

“Untuk Kegiatan non litigasi baik itu penyuluhan hukum maupun pemberdayaan masyarakat harus diutamakan pada pendidikan hukum dan demokrasi sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum,” pungkas John setelah melaksanakan tanda tangan kontrak pelaksanaan bantuan hukum. (Reza)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *