Kolaborasi Bersama BPKP, Herman Deru Kian Yakin Mampu Capai Kedaulatan Pangan Melalui GSMP

oleh -193 Dilihat
oleh

Serumpunsebalai.com, Palembang –  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus memasifkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dengan  mengandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel yang  ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Bank Sumsel Babel dengan  15 Kepala Daerah Pengguna Aplikasi FMIS (CMS) dan BPKP bertempat di Hotel Santika Premiere (1/2) Rabu pagi.

Gubernur Provinsi Sumsel H Herman Deru dalam arahannya menegaskan, GSMP yang telah dicanangkan memberikan raport baik bagi  terkendalinya inflasi daerah, terbukti Provinsi Sumsel masuk sepuluh besar provinsi terbaik dalam  pengendalian inflasi di Indonesia.

“Maka komitmen kita bangun secara formal, karena ini melibatkan kinerja kepala daerah di 17 kabupaten/kota, kami mohon bimbingan BPKP jangan sampai ini tidak efektif,” harapnya.
 
Menurut  Herman Deru, melalui kolaborasi semua pihak termasuk peran dari BPKP, GSMP akan lebih masif   lagi dikalangan masyarakat. Untuk itu dia menegaskan Pemprov membutuhkan akuntabilitas keuangan yang efesien dalam pelaksanaan GSMP dilapangan.

“Alhamdulillah  GSMP sudah  mendapat raport penilaian yang sangat membanggakan,” tuturnya.
 
Herman Deru mengakui, GSMP telah menjadikan Sumsel diperhitungkan ditingkat nasional dengan berhasil mencetak tiga raport terbaik sekaligus di Indonesia. Yakni penurunan angka kemiskinan signifikan hingga menyentuh angka 11 persen. Kemudian Sumsel masuk sepuluh besar daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dan Sumsel termasuk sebagai daerah yang berhasil menurunkan stunting dengan waktu  sangat cepat.

“Dengan kolaborasi bersama BPKP, kita yakin Sumsel kedepannya tidak saja daulat pangan tapi juga kemandirian pangan yang terjaga. Bahkan kita harap bisa saja suplai daerah lain,” pungkasnya.

Sementara Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman,  Salamat Simanullang menuturkan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan  BPKP bersama Inspektorat Provinsi mengawal keberhasilan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

“Fokus agenda pengawasan BPKP atas GSMP melakukan pendampingan  aspek pengadaan barang dan jasa. Selain itu   melakukan evaluasi atas capaian GSMP mencakup kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola GSMP tahun 2022-2023 dimulai dari proses perencanaan, sosialisasi, identifikasi, strategi, implementasi pendampingan hingga monitoring dan evaluasi. Kemudian akuntabilitas kinerja dan keuangan pelaksanaan GSMP, serta kebermanfaatan dan dampak pelaksanaan GSMP,” paparanya.

Dikatakan Salamat, pengawalan tata kelola GSMP sangat krusial guna memastikan tujuan pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan penguatan dan kolaborasi pengawasan Pemprov Sumsel, APIP se- Sumsel, pelaku usaha dan APH, serta BPKP.

“Untuk membangun kolaborasi dimaksud, pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini diharapkan akan mampu memberikan arahan yang jelas bagi seluruh elemen yang terlibat mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, mengidentifikasi risiko atau permasalahan, isu-isu strategis ketahanan pangan,” tambahnya.
 
Dia berharap Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mampu berkolaborasi dan bersinergi dalam pengawasan intern mengawal  GSMP.

“Kita patut dukung program Gubernur Sumsel dalam  upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim maupun peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia,” tandasnya. (Ejak/rel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *