,

Dorong Peningkatan Layanan Kualitas Bantuan Hukum di Bangka Belitung, Organisasi Bantuan Hukum dan KemenkumHAM Babel Tanda Tangani Kontrak Addendum

oleh -70 Dilihat
oleh

Serumpunsebalai.com, Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) Kepulauan Bangka Belitung lakukan Penandatanganan kontrak addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi, Senin, (9/10/2023).

Kepala Bidang Hukum, Kanwil Kemenkumham Babel, Eko Saputro mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) kepada klien, baik orang miskin ataupun kelompok orang miskin.

“Diharapkan melalui kegiatan ini Organisasi Bantuan Hukum (OBH) senantiasa menjaga kualitas, baik fasilitas maupun Sumber Daya Manusianya dalam memberikan pelayanan,” ujar Kabid Eko.

Disampaikan Kabid Hukum, Eko Saputro, bahwa Penandatanganan Kontrak Addendum ini dilakukan dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami perubahan anggaran Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2023.

Terdapat 4 (empat) OBH yang mendapat penambahan anggaran, keempat OBH tersebut adalah PDKP Babel, YLBH Lentera Serumpun Sebalai, LKBH Belitung, dan LPH Pancasila.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, menjelaskan bahwa penambahan dan pengurangan anggaran merupakan bagian dari klausal kontrak dan berlaku untuk semua OBH di seluruh wilayah Indonesia.

Perubahan kontrak ini merupakan hasil evaluasi dari Tim Pengawas Pusat Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan penilaian berbasis kinerja pelayanan dan penyerapan anggaran selama 3 (tiga) triwulan sebelumnya.

Dikatakan Harun, total penambahan anggaran yang diberikan Tim Pengawas Pusat Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah sebesar 70 juta rupiah, yang dibagi kepada 4 (empat) OBH.

Harun meminta para OBH untuk selalu menjaga integritas, dan mempedomani pemberian layanan bantuan hukum sesuai Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Menurut Harun, tahun depan sudah memasuki masa Verifikasi dan Reakreditasi periode 2025-2027.

“Maka manfaatkan waktu untuk mempersiapkan semua kelengkapan yang dibutuhkan sehingga seluruh OBH di Babel yang saat ini masih terakreditasi C, kedepannya dapat naik akreditasi,” sebut Harun.

Disamping itu, Ketua Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Babel, John Ganesha Siahaan menyebutkan bahwa terhitung mulai Januari 2023 hingga saat ini pihak PDKP Babel telah melaksanakan sebanyak 48 bantuan hukum. Semula yang diberikan anggaran untuk melaksanakan 20 bantuan hukum, tetapi PDKP Babel melebihi dari batas anggaran yang diberikan dengan cara mandiri.

“Tentu misi mewujudkan bantuan hukum tidak hanya terpaku dengan batasan anggaran, tetapi sebagaimana yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat khususnya Bangka Belitung demi meraih akses keadilan di hadapan hukum,” ungkap John Ganesha.

76f08df42d48fa0fdcf73b5f3bcfb2e5

Untuk saat ini, Fajar Sulaeman Taman diberi amanah menjadi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Menggantikan Eva Gantini yang beralih tugas sebagai Kadivyankumham Kemenkumham Kalimantan Barat.

Fajar juga pernah menduduki posisi sebagai Kepala Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri DJKI pada Agustus 2020, kemudian menjadi Pranata Hubungan Masyarakat Madya pada Januari 2022.

Setahun kemudian, Fajar diberikan kepercayaan menjadi Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah hingga Oktober 2023. (Reza)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *