SS.com, Pangkalpinang – Makro ekonomi adalah kajian yang mempelajari ekonomi secara menyeluruh, termasuk struktur, kinerja, dan perilaku ekonomi di tingkat nasional. Makroekonomi juga menganalisis perubahan ekonomi yang memengaruhi perusahaan, pasar, dan masyarakat.
Disamping itu, Makro ekonomi juga dapat membantu membentuk kebijakan bagi pemerintah, misalnya kebijakan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja dan meminimalisir pengangguran
Untuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), diperkirakan bahwasannya efektivitas kebijakan makroekonomi dan pembangunan regional di Bangka Belitung kedepannya akan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci.
Demikian hal ini disampaikan oleh Calon Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan, Senin (18/11/2024).
“Termasuk perencanaan strategis, implementasi kebijakan yang berkelanjutan, serta kolaborasi antar tingkat pemerintahan dan sektor swasta,” kata Erzaldi.
Erzaldi juga telah merangkum beberapa poin krusial yang dapat menjadi fokus dalam efektivitas kebijakan makro ekonomi kedepan, diantaranya :
1. Diversifikasi Ekonomi;
Permasalahannya Ekonomi Bangka Belitung masih sangat bergantung pada sektor pertambangan, khususnya timah, yang rawan fluktuasi harga global dan degradasi lingkungan.
Solusi: Diversifikasi sektor ekonomi melalui pengembangan pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri kreatif misalnya, promosi pariwisata berbasis alam dan budaya dan peningkatan nilai tambah produk lokal, seperti pengolahan hasil laut dan hasil pertanian (lada putih, kelapa sawit).
2. Infrastruktur yang Terintegrasi;
Permasalahan untuk hal ini dikarenakan masih terdapat keterbatasan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara yang menghambat distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Solusi: Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis ekonomi dan peningkatan akses transportasi untuk mendukung konektivitas antarpulau dan ekspor komoditas lokal.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ;
Masalah yang sering dihadapi dalam poin kali ini adalah keterbatasan kualitas tenaga kerja terampil di sektor-sektor strategis.
Solusi: Pelatihan dan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri lokal dan kerja sama dengan universitas dan sektor swasta untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten.
4. Peningkatan Investasi Daerah ;
Permasalahan yang sering ditemui adalah minimnya investasi baru di luar sektor tambang.
Solusi: Penyederhanaan regulasi dan perizinan untuk menarik investasi dan promosi potensi daerah kepada investor nasional dan internasional serta pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di sektor potensial seperti pariwisata atau logistik.
5. Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan;
Dalam poin kelima ini, degradasi lingkungan akibat pertambangan dan perubahan iklim sering sekali menjadi permasalahan.
Maka dari itu, solusi yang ditawarkan yakni Reklamasi lahan bekas tambang menjadi kawasan hijau atau area produktif, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya atau biomassa, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
6. Kebijakan Makroekonomi yang Mendukung;
Fokus pada penciptaan iklim ekonomi yang stabil dengan inflasi yang terkendali. Dukungan fiskal dan moneter untuk UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal dan penyediaan dana stimulus bagi sektor-sektor yang terdampak perubahan global, seperti komoditas tambang.
7. Kolaborasi Pemerintah dan Swasta;
Langkah yang akan diambil dalam poin ini ialah Mendorong kemitraan publik-swasta (PPP) untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan lainnya, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih kebijakan.
8. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi;
Mendorong digitalisasi UMKM untuk memperluas pasar mereka, baik secara lokal maupun global dan penerapan teknologi dalam sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas.
“Keberhasilan pembangunan Bangka Belitung ke depan akan ditentukan oleh kebijakan yang mampu menjawab tantangan struktural, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memastikan keberlanjutan lingkungan,” tutur Erzaldi.
Maka dari itu pula, lanjut dia, diperlukan pemimpin visioner yang mampu memanfaatkan potensi daerah secara maksimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (*)
